Membaca Merangin
Dari Jendela
Sungai Manau

Ada yang menggetarkan ketika kita mendengarkan seorang pemimpin bicara tentang masa lalu yang perih dengan mata yang lurus menatap masa depan. Sore itu, di panggung Jambi Bicara TVRI, sekat-sekat birokrasi seolah luruh ketika Bupati Merangin, H. Muhammad Syukur, menyebut nama sebuah tanah yang karib di telinga kita: Sungai Manau.

Bagi kita yang mendiami wilayah eks-Kecamatan Sungai Manau, atau siapa saja yang merawat ingatan tentang sejarah panjang hulu Jambi, ingatan masa kecil Syukur bukan sekadar romantisme. Kehilangan ayah di usia lima tahun, berjalan di atas tanah dusun tanpa kemewahan tas dan sepatu baru, adalah potret kolektif anak-anak pedalaman pasca-kemerdekaan. Namun, dari rahim penderitaan itulah empathy-driven policy—kebijakan berbasis empati—dilahirkan.

Seringkali, politik kontemporer terjebak pada angka-angka statistik yang dingin. Namun, saat Syukur menceritakan keputusannya menggratiskan paket peralatan sekolah—dari tas hingga sepatu—ia sedang tidak melakukan kalkulasi elektoral. Ia sedang membayar utang masa lalu kepada anak-anak dusun agar mereka tidak menanggung rasa minder yang pernah ia rasakan sendiri.

Tantangan abad ini adalah kecepatan teknologi yang, meminjam kalimat sang Bupati, "lebih mendahului dari otak kita berpikir." Di sinilah letak pentingnya lompatan besar pembangunan Sekolah Rakyat (boarding school) senilai hampir Rp 270 Miliar hasil lobi pusat. Kebijakan ini adalah otopsi cerdas terhadap struktur sosial Merangin yang timpang: memberikan anak-anak keluarga miskin fasilitas kelas satu agar mampu berdiri sama tinggi dengan anak-anak kota.

Sebagai pemerhati sejarah, kita kerap cemas melihat bagaimana kebudayaan luhur luluh lantak dihantam arus globalisasi. Anak-anak muda hari ini lebih fasih meniru budaya luar via gawai ketimbang mengenali filosofi di balik arsitektur Rumah Tuo Rantau Panjang yang kokoh beratus tahun tanpa sebilah paku pun.

Visi "Merangin Baru" mencoba meletakkan kebudayaan bukan sebagai masa lalu yang statis dan eksotis di dalam museum, melainkan sebagai organisme yang hidup dan menghidupi. Menggelontorkan Rp 1,4 Miliar untuk keramba ikan bagi Komunitas Adat Terpencil/Suku Anak Dalam (SAD) di Dam Betuk adalah upaya mengubah ketergantungan alam menjadi kemandirian ekonomi baru, tanpa mencabut akar kemanusiaan mereka.

Begitu pula dengan modernisasi kerajinan tenun sarung dan tengkuluk serta penguatan status Hukum Hutan Adat. Adat adalah perisai pelestarian ekologis sekaligus modal ekonomi kreatif.

Memimpin Merangin hari ini seperti menenun di tengah badai. Efisiensi fiskal dan pemotongan transfer dana pusat adalah realitas pahit. Mari kita bedah angka-angka infrastruktur yang berbicara secara kontras:

Di tata kota, wajah Bangko sedang diarsir ulang. Transformasi Jalur Tiga menuju Jalur Dua bukan sekadar urusan estetika kota modern, melainkan respons konkret atas denyut ekonomi yang kian padat dan angka kecelakaan yang harus ditekan. Menghidupkan Car Free Day adalah cara cerdas memulihkan ruang publik—tempat di mana interaksi sosial warga berpadu dengan geliat pelaku UMKM lokal.

Di sektor kesehatan, keberanian memotong anggaran kemewahan birokrasi demi menyuntik fasilitas RSUD Merangin dengan alat jantung, CT Scan, hingga fasilitas cuci darah adalah langkah memanusiakan warga. Targetnya jelas: menghentikan air mata kecemasan keluarga pasien yang selama ini harus dirujuk jauh ke Bungo, Padang, atau Kota Jambi saat berkejaran dengan maut.

Perputaran uang tunai yang mencapai Rp 60 Miliar per hari di Merangin adalah bukti bahwa tanah ini adalah raksasa ekonomi hijau yang sedang menggeliat. Namun, seperti diktum kuno kita, Tali Undang Tambang Teliti—setiap kekayaan alam selalu menuntut ketelitian dalam menjaganya.

Potensi tambang cadangan nasional seperti emas dan biji besi tidak boleh dikelola dengan cara-cara merusak. Dorongan bupati untuk melegalkan tambang rakyat lewat wadah koperasi dan merapikan RTRW adalah langkah waras demi menyelamatkan lingkungan dari kutukan sumber daya alam.

Sebagai media warga yang berakar dari Sungai Manau, kita tidak sedang memuji personal seorang bupati. Kita sedang merayakan kembalinya nilai-nilai keluhuran hulu ke dalam sistem kebijakan publik.